Oleh: sarifahgirsang | Februari 8, 2011

NEGARA-NEGARA ANGGOTA SAARC MENUJU INTEGRASI EKONOMI

PENDAHULUAN

SAARC adalah singkatan dari South Asian Association for Regional Cooperation (Asosiasi bagi Kerjasama Regional Asia Selatan). Asosiasi ini adalah untuk organisasi ekonomi dan politik dari delapan negara di Asia Selatan. SAARC ini didirikan pada tanggal 8 Desember 1985 oleh India, Pakistan, Bangladesh, Sri Langka, Nepal, Maladewa, dan Bhutan. Pada bulan April 2007, yaitu pada Pertemuan Puncak Asosiasi ke-14, negara Afganistan menjadi anggotanya yang ke-8. Akhir tahun 1970-an, Presiden Bangladesh Ziaur Rahman mengajukan penciptaan blok perdagangan yang terdiri dari negara-negara Asia Selatan. Ide kerjasama regional di Asia Selatan kembali diperdebatkan pada bulan Mei 1981. Komite keseluruhan, yang bertemu di Colombo pada bulan Agustus 1981, mengidentifikasikan lima bidang besar untuk kerja sama regional. Bidang baru akan ditambahkan tahun berikutnya. Secara formal, tujuan dari kerja sama regional sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Piagam SAARC adalah:

a) Mempromosikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Asia Selatan dan untuk meningkatkan kualitas hidup; b) Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya di kawasan dan memberi peluang bagi seluruh individu-individu di kawasan untuk hidup dalam kehormatan dan mengaktualisasikan potensi mereka; c) Mempromosikan dan memperkuat rasa percaya diri bersama diantara negara-negara Asia Selatan. d) Membangun saling percaya, saling pengertian, dan apresiasi terhadap masalah-masalah pihak lain; e)  Mempromosikan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang        ekonomi, sosial, budaya, teknik dan sains. f)  Memperkuat kerjasama antara negara-negara Asia Selatan di forum-forum  internasional untuk kepentingan bersama; dan g) Bekerjasama dengan organisasi internasional dan regional yang memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dilihat dari tujuan SAARC ini, maka peran yang akan dilakukan adalah menjadi aktor pelaku tugas di atas. Menjadi aktor yang akan mengejar harapan se-regional ditambah dengan aktor nasional masing-masing. Organisasi SAARC ini adalah kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik sehingga fungsi yangnya ialah penggerak semangat se-regional. Dilihat dari tujuan yang tercantum dalam piagam SAARC tersebut maka peran dan fungsi yang akan dijalankannya tidaklah jauh dari apa yang menjadi tujuan dasar mereka. Sekretariat SAARC didirikan di Kathmandu pada tanggal 16 Januari 1987. Asosiasi ini dikepalai oleh sekertaris jendral yang dipilih oleh Dewan Menteri dari negara-negara anggota secara alpabetika selama tiga tahun mesa jabatan. Dia akan dibantu oleh Staf Profesional dan staf pegawai umum, dan juga sejumlah unit-unit fungsional disebut sebagai devisi-devisi yang ditentukan oleh direktur utusan dari negara-negara anggota. Sekretatariat mengkoordinasikan dan meminjau pengimplementasian dari keaktifan, persiapan dan pelayan untuk pertemuan-pertemuan, dan melayani sebagai jalur komonikasi antara asosiasi dan negara-negara anggotanya sebagaimana organisasi regional lainnya.[1] Kawasan Asia Selatan ini memang kurang stabil, seringnya terjadi perang ditambah lagi kebanyakan negara-negara di kawasan ini adalah negara miskin. Kawasan ini juga terkenal dengan negara yang paling padat penduduknya di dunia, misalnya saja Bangladesh luas wilayahnya tidak lebih dari Pulau Jawa ditambah Pulai Bali dan Madura di Indonesia, menduduki urutan terpadat ke-8. Sehingga integrasi ekonomi merupakan harapan terbaik bagi warga Asia Selatan. Pada kenyataannya tidak ada alternatif baginya. Itu satu-satunya masa depan kami, uangkap Mohammad Yunus, Ketua Grameen Bank, dan perintis sistem kredit mikro.[2] Hal senada juga diungkapkan oleh Dr. Wolfgang Gerhardt bahwa integrasi ekonomi regioanal adalah sebuah prakondisi yang penting bagi terciptanya perdamaian di Asia Selatan. Ia menggaris bawahi tentang pentingnya ekonomi pasar, yang berfungsi menciptakan kesejahteraan, keterbukaan, perdamaian di Asia Selatan, yang akan terbebaskan dari kemiskinan dan penindasan. Sebagaimana SAARC komitmen memerangi kemiskinan, maka keinganan mencapai integrasi akan dilakukan. Dalam paper ini akan dijelaskan tentang pendekatan integrasi ekonomi regional yang mendukung upaya integrasi ekonomi regional oleh anggota-anggota SAARC.  Konsep integrasi regional sebenarnya datang dari Eropa setelah Perang Dunia II. Negara-negara Eropa akhirnya sadar bahwa perang yang dua kali terjadi di kawasan ini menimbulkan kesengsaraan besar. Asumsi sederhana yang dapat diambil dari Eropa sebenarnya adalah meningkatkan tali perekonomian dan pertukaran yang tidak hanya akan menghasilkan hal positif dan bermanfaat dalam kemakmuran ekonomi, tetapi mempunyai manfaat politis juga.[3] Yang menjadi gagasan dasar integrasi ekonomi Eropa ini adalah negara-negara pada wilayah geografis yang sama lebih berpotensi untuk bekerjasama. Dengan intensitas interaksi dalam kerangka kerja sama yang tinggi, negara-negara ini dapat mengeliminasi konflik aktual, bahkan dapat membangun kesadaran bersama terhadap potensi ancaman. Karl Deutsch mendefinisikan konsep ini sebagai security community, yaitu penciptaaan lembaga-lembaga dan praktek-praktek yang cukup kuat dan cukup meluas sehingga bisa menjamin harapan akan adanya perubahan secara damai. Melalui lembaga seperti ini, konflik dan pertikaian bisa dilembagakan untuk memperoleh solusi damai. Konsep regional sendiri memiliki pengertian yang beragam. Regionalisme tersebut dapat dianalisa melalui tingkat kohesivitas sosial, kohesitas ekonomi, dan kohesitas organisasional. Kohesitas sosial ini terjadi karena etnisitas, ras, bahasa, agama, budaya, sejarah, kesadaran terhadap warisan masa lalu. Kohesitas ekonomi terjadi karena perdagangan, komplementaris ekonomi. Kohesitas organisasi sendiri terjadi karena kehadiran institusi regional yang formal. Integrasi regional pada kawasan Asia Selatan ini dilihat dari konteks domestik. Kenteks domestik yang dimaksudkan ialah, regionalisme dilihat sebagai interpretasi kepentingan nasional suatu negara dengan mempertimbangankan manfaat langsung dari kerja sama tersebut. Sejak dekade 1960-an,[4] teori integrasi ekonomi regional dipengaruhi oleh pendekatan yang dikembangkan Bela Balassa, yang berpendapat bahwa integrasi regional seharusnya berlangsung melalui lima tahapan, yaitu: free trade area, customs union, common market, economic and monetary union, dan political union. Tahapan-tahapan ini berlangsung terpisah, artinya untuk menuju tahapan yang lebih tinggi perlu dilewati tahap yang lebih rendah. Berikut penjelasan singkat tahapan integrasi ekonomi regional menurut Balassa, yang digambarkan lewat tabel. Tabel I. Kompenen Integrasi Regional Berdasarkan Integrasi Perdagangan

Level Main Compenent Main Disadventage
Free Trade Area Free trade within, but different external tariffs Need for certificates of origin
Custom Union Common external tariff Need for the establishment of a common external tariff, which can be difficult between heterogeneous economies
Common Market Free movement of capital, goods, and labor Freedom of labor can cause problems between heterogeneous economy
Economic and Monetery Union Common Currency Fixing of exchange rates limits ability to react to changing economic conditions in the different parts of the monetary union
Political Union Creation of common political institution Loss of sovereignty to supranational body may prove difficult

Dalam paper ini, penulis mengusahakan agar upaya-upaya anggota SAARC secara keseluruhan mengingikan tercapainya integrasi regional dapat ditulis dengan baik. Integrasi regional yang tercapai masih pada tahap pertama yaitu Free Trade Area sebagaimana yang dijelaskan oleh Bela Balassa. Dalam tulisan ini akan dijelaskan juga perdagangan bebas di Asia Selatan sebagai implementasi dari integtrasi ekonomi regional. Akan terlihat dalam paper ini bahwa Afganistan sepertinya tidak terlihat selama menjalani tahap-tahap integrasi, ini terjadi karena negara Afaganistan sendiri menjadi anggota SAARC pada bulan April 2007 sesudah perdagangan diberlakukan. Negara Afganistan bersamaan dengan masuknya  menjadi anggota ia telah mengikuti perdagangan bebas kawasan Asia Selatan. PEMBAHASAN Kawasan Asia Selatan ini terdapat negara-negara dengan disparitas geografi, demografi, ekonomi, politik, dan sosial budaya yang sangat tinggi. Jika dilihat dari kapasitas ekonomi dan peranan di kawasan, India dan Pakistan dapat dikategorikan sebagai major power, Bangladesh, Sri Langka, dan Nepal adalah regional middle power, sementara Bhutan dan Maladewa (Maldives) dapat ditempatkan pada posisi low power. Setelah penjajahan Inggris abad ke-19, kawasan ini mengalami pergeseran geopolitik. India merdeka tahun 1947, namun perbedaan antara Hindu dan Muslim, menyebabkan India melepaskan wilayahnya di Utara dan Timur menjadi negara Pakistan yang berdaulat. Pakistan kembali pecah ketika wilayahnya di Timur yang terpisahkan 1.600 km melepaskan diri menjadi Bangladesh pada tahun 1971. Di sebelah utara kawasan berbatasan dengan China terdapat Nepal dan Bhutan yang merupakan kerajaan-kerajaan berdaulat. Nepal telah berdaulat sejak 1768, dan Bhutan memperoleh kedaulatan dari Inggris sejak 1907. Di sebelah selatan terdapat gugusan pulau-pulau karang Maladewa yang merdeka dari Inggris tahun 1965. Dinamika ekonomi politik regional di Asia Selatan sangat didominasi oleh peranan India dan Pakistan sebagai major power. Sangat disayangkan, hubungan kedua negara ini lebih diwarnai oleh konflik dibandingkan kerjasama. Situasi ini membawa pengaruh yang signifikan bagi stabilitas ekonomi politik di kawasan Asia Selatan, yang pada tahap selanjutnya menimbulkan distorsi dalam upaya meningkatkan kerjasama regional sebagai salah satu trend global dewasa ini. Dalam konteks global, trend kerjasama ekonomi regional makin meningkat sejak dekade 1960-an, dengan kemunculan berbagai blok ekonomi di hampir seluruh kawasan di dunia. Sheila Page mencatat setidaknya terdapat 16 blok ekonomi dengan karakter yang spesifik.

Kondisi Aktual Asia Selatan

Geografi dan Demografi

Di kawasan ini terdapat India dengan luas wilayah mencapai 3,3 juta km2 atau sekitar 73%, dan Pakistan dengan luas wilayah 803.940 km2 atau sekitar 17% dari seluruh luas Asia Selatan. Sementara 10% luas wilayah Asia Selatan dibagi oleh lima negara lainnya, yaitu Nepal (147.181 km2 atau 3,27%), Bangladesh (144.000 km2 atau sekitar 3,2%), Sri Lanka (65.610 km2 atau sekitar 1,46%), Bhutan (47.000 km2 atau sekitar 1,05%), dan Maladewa (300 km2 atau sekitar 0,01%). Disparitas yang sama juga tampak dari sebaran demografi. India memiliki 1,1 milyar penduduk atau 75% dari seluruh penduduk di Asia Selatan, yang juga merupakan negara berpenduduk terbesar kedua di dunia setelah China. Kemudian Pakistan berpenduduk sekitar 168 juta atau 11% dari total penduduk di kawasan, dan penduduk Bangladesh mencapai 154 juta jiwa atau sekitar 10% dari total kawasan. Nepal dan Sri Lanka berpenduduk masing-masing 30 juta jiwa (2%) dan 22 juta jiwa (1,4%). Sementara Bhutan dan Maladewa berpenduduk kurang dari 1 juta jiwa, yaitu masing-masing 682 ribu (0,04%) dan 380 ribu (0,01%). Kawasan Asia Selatan didominasi oleh penduduk yang menganut agama Hindu, Budha, dan Muslim. Sejak masa lalu, Asia Selatan adalah tempat dimana agama-agama besar lahir berkembang (Hindu dan Budha) dan telah menjadi pusat penyebaran Islam dari Timur Tengah ke Asia Timur dan Tenggara. Hindu adalah agama yang dominan di India dan Nepal, penganut Budha adalah mayoritas di Bhutan dan Sri Lanka, dan sementara Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Maladewa, Pakistan, Bangladesh, dan Afganistan. Pada dekade 1940-an perseteruan antar agama cukup dominan di kawasan ini yang berpuncak pada terbunuhnya pemimpin spiritual India, Mahatma Gandhi. Perpecahan antara India dan Pakistan juga bermotif agama. Kedua negara masih diliputi konflik perbatasan di daerah Kashmir dan Punjab (sebelah utara India) yang sering dikaitkan dengan perbedaan antara Hindu dan Muslim.

Politik Domestik dan Regional

Negara-negara Asia Selatan memiliki variasi sistem politik, namun sebagian besar telah mengadopsi model-model demokrasi. Bhutan dan Nepal masih menganut model monarkhi, tetapi sejak tahun 1990 Nepal telah mengadopsi model monarkhi konstitusional yang membatasi kekuasaan raja. Amandemen konstitusi Nepal tahun 2006 memberi kewenangan lebih luas kepada dewan perwakilan rakyat. Sementara Bhutan masih dalam tahap mempersiapkan konstitusi. Draft yang telah dipersiapkan sejak tahun 2005 belum memperoleh pengesahan raja, namun telah ada harapan untuk diadopsi dalam pemilihan parlemen pada tahun 2008 ini. Negara-negara di kawasan ini menganut sistem multi-partai, kecuali Bhutan yang menganut model bipartisan terbatas. Selain Maladewa yang hanya memiliki empat partai politik, di negara-negara Asia Selatan terdapat belasan hingga puluhan partai politik. Konflik antarpartai lazim ditemui menjelang pemilihan umum, dan tidak jarang konflik ini menjurus kepada kekerasan politik, seperti di Pakistan, Bangladesh, dan India. Beberapa pemimpin menjadi korban pembunuhan politik, seperti yang menimpa pemimpin Pakistan Zia Ul Haq, Zulfikar Ali Bhuto, dan Benazhir Bhuto, serta pemimpin India Mahatma Gandhi dan Indira Gandhi. Selain dinamika politik domestik yang diwarnai instabilitas, hubungan politik regional juga diramaikan oleh sengketa perbatasan yang tidak jarang melibatkan negara-negara eksternal. Konflik antara India dan Pakistan telah membawa kedua negara ini pada tiga kali peperangan, yaitu pada tahun 1947, 1965 dan tahun 1971. Pertikaian politik antara India dan Pakistan telah mengarah pada perebutan hegemoni regional sejak tahun 1998, ketika India berhasil melaksanakan uji coba senjata nuklirnya yang pertama yang diikuti oleh Pakistan pada tahun yang sama. Gejala ini menyebabkan negara-negara lain di kawasan memilih sikap hati-hati dalam melaksanakan hubungan dengan salah satu negara tersebut.

Ekonomi Domestik

Berdasarkan indikator Gross National Income (GNI) dan GNI per Capita tahun 2006, India adalah negara dengan perekonomi terbesar, disusul Pakistan dan Bangladesh. Sementara Sri Lanka, Nepal, Bhutan dan Maladewa dikelompokkan sebagai negara-negara dengan perekonomian kecil, dimana indikator produksi nasional ini mempunyai korelasi dengan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka negara tersebut cenderung memiliki perekonomian yang besar. Tabel 2. GNI dan GNI Per Capita Negara-negara Asia Selatan, Tahun 2006

NO. NEGARA GNI (in billion US$) GNI per Capita (in US$)
2000 2006 2000 2006
1 BANGLADESH 115,6 191,9 830 1.230
2 BHUTAN 1,3 2,6 2.290 4.000
3 INDIA 1.500 2.700 1.500 2.460
4 MALDIVES 0,787 1,4 2.880 4.740
5 NEPAL 19,5 27,8 800 1.010
6 PAKISTAN 233,6 382,8 1.690 2.410
7 SRI LANKA 48,2 74,2 2.490 3.730

Sumber: Diolah kembali dari Country Profile, World Bank Indicators, 2007   Jika suatu negara memiliki jumlah penduduk yang sedikit tetapi memiliki tingkat produksi yang besar pada level nasional, hal itu menunjukkan akan makin meningkat pula pendapatan per kapita penduduk negara tersebut. Dari data pada tabel yang sama terlihat bahwa Maladewa adalah negara dengan tingkat GNI per Capita terbesar, disusul Bhutan dan India. Perekonomian negara-negara Asia Selatan pada awalnya berbasis pertanian. Namun seiring dengan dinamika ekonomi politik internasional, negara-negara di kawasan ini mulai beralih ke sektor industri dan jasa, dimana hal ini tergambar dari alokasi kontribusi terhadap Gross Domestic Product (GDP). Sektor pertanian adalah penyumbang terkecil dibandingkan dengan sektor industri dan jasa. Fenomena ini mendatangkan masalah lain, sebab sebagian besar penduduk Asia Selatan adalah masyarakat suburban yang tinggal di pedesaan. Sementara perekonomian industri dan jasa adalah aktivitas yang menjadi ciri khas masyarakat perkotaan. Jika dibandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006, nampak bahwa ada korelasi antara kontribusi GDP terhadap sektor-sektor ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingginya pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Selatan pada tahun 2006 merupakan salah satu dampak dari transformasi ekonomi domestik menuju perekonomian berbasis ekspor dan substitusi ekspor. Negara-negara Asia Selatan dalam beberapa tahun berakhir ini sedang giat-giatnya mengalihkan perekonomian dari pertanian menuju perekonomian industri dan jasa. Sementara Nepal yang masih berbasis pertanian, mengalami pertumbuhan ekonomi paling rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pergeseran ekonomi yang berorientasi ke luar (outward looking) pada satu sisi berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Akibatnya meningkatnya aliran modal asing, sumber-sumber ekonomi menjadi bergerak. Akan tetapi, strategi ini cenderung menyebabkan stagnasi pada struktur sosial domestik, karena sebagian besar penduduk di negara-negara Asia Selatan berdiam di pedesaan.

Proses Integrasi

Integrasi ekonomi regional di Asia Selatan tidak terlepas dari trend global dekade 1970-an dan 1980-an. Tergiur oleh keberhasilan Eropa yang mencapai tahap Pasar Tunggal Eropa, berbagai fenomena regionalisme mulai marak berkembang di seluruh dunia. Di kawasan Asia sendiri, beberapa fenomena regionalisme yang juga melibatkan beberapa negara Asia Selatan menggejala. Diawali dengan pembentukan The Asian Clearing Union (ACU) pada tahun 1974 oleh tujuh negara di kawasan, yaitu: Bangladesh, India, Iran, Myanmar, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Kemudian melalui Deklarasi Bangkok pada tahun 1975 dibentuk Economic and Social Cooperation in Asia and Pacific (ESCAP) yang difokuskan pada pengurangan tarif dalam perdagangan antara lima negara di Asia Pasifik, yaitu: Bangladesh, India, Laos, Korea Selatan, dan Sri Lanka. Seluruh proses inisiasi integrasi regional ini dapat dikatakan gagal, yang lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural. Persetujuan Bangkok, misalnya, dinilai tidak berhasil karena terbatasnya negara-negara yang menjadi anggota dan produk-produk yang hendak diliberalisasikan. Selain itu, persetujuan ini hanya mencakup penghilangan hambatan-hambatan tarif, tetapi tidak mampu menjangkau hambatan non tarif, padahal kendala utama perdagangan antarnegara juga mencakup hambatan non tarif ini. Negara-negara Asia Selatan mengimplementasikan integrasi yang makin nyata pada dekade 1980-an. Inisiatif tentang integrasi regional yang lebih luas dan konkrit dikemukakan Presiden Bangladesh Ziaur Rahman pada tahun 1979 untuk membentuk blok perdagangan yang dapat menstimulus kerjasama ekonomi lebih luas. Usulan ini mendapat sambutan dari India, Pakistan, dan Sri Lanka dalam pertemuan Colombo pada tahun 1981. Keempat kepala negara itu menerima Deklarasi Kerjasama Regional Asia Selatan (Declaration of South Asia Cooperation) dalam pertemuan tingkat tinggi di New Delhi, India, pada bulan Agustus 1983. Dengan melibatkan Nepal, Bhutan, dan Maladewa, deklarasi ini menjadi Piagam SAARC (Charter of The South Asian Association for Regional Cooperation) yang ditandatangani di Dhaka, Bangladesh, pada tanggal 8 Desember 1985 oleh ketujuh kepala negara Asia Selatan. Tahap lanjut integrasi ekonomi regional Asia Selatan adalah South Asia Preferential Trading Agreement (SAPTA) yang disepakati pada tahun 1993 dan mulai diimplementasikan tahun 1997. SAPTA bertujuan untuk: (1) meningkatkan kerjasama regional; dan (2) menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan lapangan kerja serta meningkatkan standar hidup negara-negara Asia Selatan.

Prospek dan Tantangan Integrasi

Asia Selatan adalah kawasan dengan beberapa paradoks yang terjadi pada waktu dan tempat yang sama. Paradoks-paradoks ini mempengaruhi proses integrasi dan keinginan untuk meningkatkan kerjasama regional, baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Secara garis besar, paradoks-paradoks ini bisa diidentifikasi dalam beberapa kecenderungan. Pertama, dari sisi sejarah dan sosial. Asia Selatan adalah wilayah dimana agama-agama besar dunia tumbuh dan berkembang. Di sini terdapat agama Hindu dan Budha, dan juga terdapat penganut Islam dalam jumlah signifikan. Beberapa sekte dalam Islam bahkan lahir dari kawasan ini, seperti aliran Ahmadiyah yang kontroversial. Namun, religiusitas yang mengutamakan kedamaian dan keadilan tidak tergambar dalam hubungan antarnegara di kawasan yang cenderung diwarnai konflik, dan juga pada politik domestik yang cenderung diwarnai kekerasan. Kedua, dari sisi struktur sosial domestik, dimana Asia Selatan merupakan kawasan termiskin di dunia. Menurut data Bank Dunia dan Asia Development Bank, selama beberapa tahun terakhir ini Asia Selatan masih berada pada posisi tertinggi dalam hal jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan lebih parah dari fenomena di wilayah Afrika Sub Sahara. Hal ini tentu saja berkaitan dengan tingginya jumlah penduduk di kawasan ini. Sekitar sepertiga penduduk dunia terdapat di Asia Selatan, dimana sekitar 43% dari masyarakat di kawasan ini masih hidup dibawah garis kemiskinan. Ketiga, Asia Selatan adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Secara ekonomi, penduduk yang berasar berarti dua hal, yaitu: pasar yang besar, dan tenaga kerja berlimpah. Potensi pasar ini seharusnya menjadi kekuatan bagi negara-negara Asia Selatan untuk mendorong integrasi ekonomi melalui peningkatan perdagangan intra-regional. Dalam kenyataanya, negara-negara Asia Selatan justru menjadi pasar bagi produk-produk dari negara-negara di luar kawasan. Selain itu, sekitar 17,5% dari tenaga kerja di dunia terdapat di kawasan ini. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar juga masih menjadi beban, khususnya India, karena belum tersedianya lapangan kerja yang memadai. Rendahnya penyerapan investasi asing di kawasan ini berkaitan dengan masih adanya sejumlah kendala dalam birokrasi perijinan, dan juga masalah stabilitas politik domestik. Keempat, intensitas interaksi antara negara-negara di kawasan yang relatif rendah, akibat rendahnya saling ketergantungan antarnegara, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Dalam bidang ekonomi, perdagangan intra-regional di Asia Selatan relatif rendah dibandingkan dengan perdagangan antar kawasan. Dalam bidang politik, terdapat konflik antara beberapa negara di Asia Selatan dan konflik antara negara Asia Selatan dengan negara di luar kawasan yang memberi dampak pada stabilitas kawasan. Konflik yang terjadi antara lain antara India dan Pakistan, antara India dengan Bhutan dan Nepal, dan antara India dengan China. Dalam bidang sosial, terdapat gejala kohesi sosial yang rendah. Masyarakat di masing-masing negara Asia Selatan cenderung mengidentifikasi diri sebagai individu yang mandiri dalam konteks negara mereka dan cenderung tidak melihat diri mereka sebagai bagian dari masyarakat Asia Selatan. Perbedaan kultur, agama, dan warisan kolonial merupakan faktor determinan dalam mengidentifikasi perbedaan tingkat kesadaran kolektif terhadap identitas Asia Selatan ini. Kelima, peranan dan kepentingan kekuatan-kekuatan eksternal. Posisi Asia Selatan yang berbatasan langsung dengan kawasan hot spot Timur Tengah, dan menjadi buffer bagi kawasan Eropa, Asia Tengah, Asia Timur dan Asia Tenggara menyebabkan kawasan ini menjadi rebutan kekuatan-kekuatan besar dunia. Hampir seluruh major power memiliki kepentingan terhadap Asia Selatan. Amerika Serikat memandang kawasan Asia Selatan sebagai pintu masuk yang penting untuk mempertahankan hegemoni di Timur Tengah. Ketika Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Afghanistan untuk menjatuhkan rejim Taliban, misalnya, Pakistan menjadi pintu masuk yang penting dan menjadi tempat dimana Amerika Serikat memiliki akses terdekat di kawasan ini. Hal ini tentu saja berdampak pada perspepsi India yang menjadi musuh laten Pakistan. Sementara China memandang Asia Selatan sebagai pintu belakang yang penting untuk mempertahankan kepastian suplai energi dari Timur Tengah. China memiliki potensi konflik dengan India, terutama dalam hal perbatasan dan masalah Tibet yang diberi fasilitas oleh India untuk mendirikan pemerintahan sementara di pengasingan di wilayah India. Negara-negara Eropa, terutama Inggris, berkepentingan terhadap ikatan masa lalu yang dipertahankan melalui persemakmuran. Walaupun dalam kenyataannya ikatan ini telah semakin luntur, namun kesadaran terhadap adanya ikatan historis tersebut tidak pernah dilepaskan oleh negara-negara Eropa, dan tetap menganggap kawasan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah masa lalunya. Yang terakhir adalah kepentingan Jepang terhadap regionalisme ekonomi yang luas dan kuat. Jepang menyadari bahwa posisinya sebagai kekuatan ekonomi dominan di Asia Timur tidak akan berlangsung lama, sebab negara-negara yang kini menjadi mitra ekonomi adalah pesaing-pesaing di masa depan. Untuk itu, Jepang sedang mempersiapkan perluasan regionalisme yang memugkinkan baginya untuk berperan lebih luas, sebab peran tersebut  semakin berkurang di Asia Timur. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sekretariat SAARC berguna untuk mengadakan pertemuan-pertemuan bagi anggotanya. Demikian halnya kesepakatan perdagangan bebas ini sebelum diberlakukan tahun 2006 yang lalu banyak keraguan yang terjadi diantara anggotanya. “Kabinet Federal meratifikasi perjanjian SAFTA (Kawasan Perdagangan Bebas Asia). Perjanjian mengenai SAFTA telah ditandatangani pada 6 Januari 2004 selama KTT SAARC ke-12 yang diadakan di Islamabad. Berbagai obyek perjanjian untuk meningkatkan dan mempertinggi kerjasama ekonomi dan perdagangan antara negara-negara SAARC,” kata sebuah keterangan yang dikeluarkan setelah pertemuan Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Pakistan Shaukat Aziz. Kabinet juga meratifikasi membatasi perjanjian multilateral Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (SAARC) mengenai penghindaran pajak ganda dan bantuan administrasi dalam berbagai masalah pajak. Dengan ratifikasi Pakistan, Sri Lanka akan menjadi satu-satunya negara yang meratifikasi perjanjian tersebut, di mana diperkirakan akan dilakukan setelah poling parlemen negara itu. India, Nepal, Bangladesh, Bhutan dan Maladewa telah selesai meratifikasi perjanjian tersebut. Protokol SAFTA telah ditandatangani oleh negara-negara SAARC di Islamabad pada 4-6 Januari 2004. Selama pertemuan Kabinet Pakistan, keterangan itu menyebutkan bahwa “Perdana Menteri Pakistan mengatakan Pemerintah Pakistan ingin damai dengan India tetapi pada waktu yang sama menginginkan masalah inti mengenai Jammu dan Kashmir dipecahkan sesuai dengan aspirasi masyarakat Jammu dan Kashmir.” Sejak ditandatanganinya kesepakatan tersebut, kebuntuan menyangkut tiga masalah penting, yakni daftar produk sensitif, peraturan asal-muasal, dan mekanisme kompensasi untuk negara-negara paling tak berkembang yang perekonomiannya mungkin juga terpengaruh secara merugikan oleh kesepakatan tersebut, meragukan kelangsungan perjanjian tersebut. Menteri Luar Negeri Banglades M. Morshed Khan minggu lalu mengatakan ia meragukan apakah perjanjian penting ini akan siap pada waktunya bagi implementasi terjadwalnya karena dua penundaan pertemuan puncak SAARC awal tahun ini telah menjadikan negosiasi tersebut tidak selesai. Ia berjanji, namun, bahwa para pemimpin SAARC akan mencoba untuk menempatkan kesepakatan tersebut kembali pada jalurnya minggu ini dengan memajukan cara-cara untuk mengimplementasikannya pada waktunya. Para pakar memandang perjanjian tersebut sebagai satu-satunya harapan untuk mengangkat sebagian dari jutaan kaum miskin wilayah itu keluar dari kemiskinan yang parah. Pengentasan kemiskinan dirancang sebagai satu dari tujuan penting SAARC ketika organisasi itu didirikan dua dekade lalu. Pada saat KKT SAARC ke-13, para anggota menyerukan peningkatan saling perngertian dan peningkatan rasa saling percaya guna mewujudkan perdamaian, kestabilan dan kemajuan serta persahabatan di wilayah tersebut melalui prinsip-prinsip Piagam SAARC. Dalam pakta itu, India, Pakistan dan Sri Lanka akan mengurangi tarif bea mereka hingga 20% dalam dua tahun pertama. Pada akhir tahun 2012, tarif mereka seharusnya turun 0-5%.Nepal, Bhutan, Bangladesh dan Maladewa, negara-negara yang telah diberi status negara-negara yang kurang maju dalam SAARC, akan mengurangi kewajiban bea mereka hingga 30% pada akhir 2007 dan hingga 0-5% pada akhir tahun 2015. “Dengan pakta perdagangan bebas, kekuatan baru telah dimasukkan ke dalam badan regional ini, yang jika tak terlihat sebagai sebuah organisasi yang tak efektif yang tak dapat menyerahkan apa yang diharapkan atas itu,” kata Ramsaran Mahat, seorang mantan Menteri Keuangan Nepal. Kehadiran perdagangan bebas ini, perdagangan luar negeri antara mereka semakin mudah. Ini tentunya meningkatkan pendapatan nasional mereka.   KESIMPULAN SAARC yang menjadi organisasi kerja sama di Asia Selatan mendapat tanggapan yang berbeda. Beberapa anggotanya mengatakan kehadiran organisasi ini tidak mendatangkan hasil sma sekali, selain itu kehadiran organisasi ini membangkitkan semangat bagi anggotanya dalam berkarya. Misalnya saja masalah India-Pakistan mengenai Kasmir. Kehadiran SAARC menjadi sangat diragukan. Terlebih organisasi ini untuk bidang ekonomi, sedikit banyak sudah memberikan kontribusi pada anggotanya. Seperti pemberantasan kemiskinan. Kemiskinan adalah yang menjadi masalah di negara-negara berkembang. Masalah kemiskinan ini akan sangat berpengaruh terhadap bargaining potition mereka. Apapun tanggapan terhadap organisasi ini, semangat yang dimiliki anggotanya terhadap integrasi nasional Belajar dari pengalaman Eropa yang menjadi perintis integrasi ekonomi, serta ASEAN organisasi yang terdekat dari kawasannya membuat negara-negara kawasan Asia Selatan ini terus berusaha. Kestabilan dalam negeri menurut saya adalah faktor yang penting agar urusan luar negeri juga tercapai. Ini menurut saya, apabila kestabilan dalam negeri saja tidak tercapai maka akan sulit berurusan dengan kegiatan lain. Seperti penjelasan Mohammad Yusuf, integrasi adalahf harapan kawasan Asia Selatan, semoga harapan itu tercapai dengan dimulai saling membangun kepercayaan antara mereka.                           DAFTAR PUSTAKA   Viotti, Paul R., Mark V. Kauppi. International Relations and Wolrd Politics:Security, Economy, Identity.Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall. 2006.   Integrasi Ekonomi Regional Sebagai Pre Kondisi Perdamaian. Diakses dari http://kedai-kebebasan.org/berita/ekonomi/article.php?id=353.   Ishaq rahman. Integrasi Ekonomi Regional di Asia Selatan. Diakses dari http://mediabisnisonline.com/.   Kesepakatan Perdaganang Bebas Asia Bantu Jutaan Kaum Miskin. Diakses dari http://www.medanbisnisonline.com/rubrik.php?p=75330&more=1.   Kesepakatan Perdangan Bebas Asia Selatan Tawarkan Harapan. Diakses dari http://www.kapanlagi.com/h/0000090062_print.html Pakistan Meratifikasi Perjanjian SAFTA. Diakses dari http://www.kapanlagi.com/h/0000103498.html Pakta Perdagangan Bebas SAARC Diberlakukan. Diakses dari http://www.kapanlagi.com/h/0000096821_print.html.   SAARC Komitmen Perangi Kemiskinan, Bencana dan Terorisme. Diakses dari http://www.kapanlagi.com/h/0000090583.html.   South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/South_Asian_Association_for_Regional_Cooperation.


[1]South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)”, diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/South_Asian_Association_for_Regional_Cooperation.
[2]Kesepakatan Perdaganang Bebas Asia Bantu Jutaan Kaum Miskin”, diakses dari http://www.medanbisnisonline.com/rubrik.php?p=75330&more=1.
[3] Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, International Relations and Wolrd Politics:Security, Economy, Identity, (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 2006), hal. 378.
[4] Ishaq rahman, “ Integrasi Ekonomi Regional di Asia Selatan”, diakses dari http://mediabisnisonline.com/.
About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: